11 November, 2008
04 November, 2008
NU dan Pesantren dalam Gelombang Perubahan
Judul Buku: Islam tradisional, Realitas Sosial & Realitas Politik
Penulis: Dr Ali Maschan Moesa
Penerbit: Jenggala Pustaka Utama
Cetakan: I, September 2008
Tebal: vii, 199 hlm.
Peresensi: Ahmad Shiddiq Rokib
Khittah NU 1926 yang diputuskan pada Muktamar di Situbondo, Jawa Timur, adalah upaya ulama untuk memosisikan NU pada jalan yang benar dalam relasi negara dan agama. Meski pada pra-wacana, bersinggungan dengan situasi politik di tubuh NU yang kurang menguntungkan dan selalu dinomerduakan dalam pengambilan keputusan strategis. Sehingga wajar kalau politik yang dimainkan selalu berubah-ubah wajah dari satu ideologi ke ideologi lain, puncaknya ditandai keputusan NU kembali Khittah pada Muktamar Situbundo.
Posisi yang seperti itu, sangatlah menguntungkan saat NU yang mulai kehilangan jati diri sebagai organisasi sosial-keagamaan dan menjadi kekuatan oposisi kerakyatan dalam upaya membangun gerakan moral dalam membendung kekuatan pemerintahan diktator, sehingga saat itu hubungan NU dan pemerintah agak renggang, kemudian kegiatan yang dilakukan NU selalu dicurigai dan diawasi pemerintah.
Nah, pada Muktamar 30 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, ditegaskan bahwa warga NU memilih partai secara bebas, kritis, rasional, dan berdasarkan nilai-nilai Khittah 1926, etika politik. Kemudian tepat saat Muktamar ke-31 Bayolali, Jawa Tengah, merekomendasikan 10 program dasar lima tahun yaitu institusional building, pemikiran keagamaan, pemberdayaan sumber daya manusia dakwah, pengembangan ekonomi, pemberdayaan hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan jaringan kerja, pelayanan sosial, dan mobilisasi dana.
Dari dua Muktamar, berlangsung kelembagaan NU menjadi ikon polemik bagi penikmat politik antara pelibatan NU dalam politik dan menjaga netralitas sebagai wujud Khittah 1926.
Sehingga, Muktamar menjadi ajang perebutan tiket kekuasan oleh elit-elit berkepentingan. Dan, tidak heran, meski di Muktamar Boyolali memutuskan bahwa organisasi ini perlu menegaskan kembali etika berpolitik warga NU yang diputuskan saat Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta, yaitu, pertama, NU melepaskan diri ikatan semua politik yang ada dan sekaligus menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Kedua, bagi warga NU, baik yang berada di dalam struktur kepengurusan di semua tingkatan, maupun yang berada di luar struktur, diperbolehkan memilih partai poltik sesuai aspirasinya masing-masing dengan selalu menjaga keutuhan jamiyah dari segala bentuk perpecahan.
Tetap saja, NU terseret politik untuk meraup suara banyak dan lebih terasa intensitasnya bagi NU sejak dideklarasikannya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sekaligus menjadi pesaing berat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terlebih dahulu lahir yang dibidani ulama (halaman 124).
Dari hegemoni politik tesebut, berimbas pada pola pikir kiai pesantren dalam mengembangkan umat meski tidak semua pesantren terpengaruh keruh politik. Seharusnya pesantren tetap pada komitmen awal bahwa sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi peminpin umat dan menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya, tentu menjadi mempunyai dasar pijakan keagamaan dalam melakukan tindakan, terutama hal yang dianggap oleh masyarakat.
Kalaupun demikian, kiai pesantren dalam pemberdayaan umat tak seharusnya menjadikan kedudukan tersebut disalahgunakan, apalagi menjadikannya sebagai legiteiasi politik kekuasaan.
Karena kedudukan yang mulia dari kiai menyebabkan masyarakat memandang mereka bukan semata-mata pemuka agama, melainkan juga pemimpin masyarakat. Dari hal itu, masyarakat membutuhkan bimbingannya (irsyad), ketauladan (uswatun hasanah), pengarahan (taujihat) seoarang ulama. Walhasil, para kiai memegang kendali legitimasi dan pandangan serta keputusannya mudah diterima dan dikuti masyarkat (halaman 116).
Buku yang ditulis Dr KH Ali Maschan Moesa ini tidak hanya berbincang tentang NU dan pesantren, tapi juga bagaimana membangun tatanan masyarakat yang prulalis, religius, kesehatan serta problem masyarakat sehari-hari.
Judul buku “Islam Tradisional, Realitas Sosial dan Realitas Politik” hendak mengetengahkan sekaligus pembacaan mantan ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu terhadap perubahan-perubahan politik dan sosial yang tengah terjadi akhir-akhir ini. Tentunya perubahan tersebut tidak lepas dari cara pandang yang kian mengarah pada keabsurdan dalan melihat realitas hidup dan perjuangan. Pandangan cerdas yang tertuang dalam buku ini akan menjadi tidak bermakna, jika tidak dibarengi implementasi yang baik oleh pihak-pihak berkepentingan terhadap realitas sosial dan politik tersebut.
Sehingga, amatlah tepat kalau para penikmat dinamika politik dan pesantren menjadikan buku ini sebagai bacaan sumber informasi, apalagi penulisnya bisa dikata sudah menjadi ikon dalam NU, politik dan pesantren.
Setiap manusia, baik pribadi atau kelompok, jika menghadapi suatu keputusan dalam konteks kesejarahan, maka sikap arif adalah diam sejenak, menarik napas, lalu berkata dengan tenang, ”Kami termasuk orang yang tidak berandai-andai dengan sejarah yang sudah berjalan dengan perubahannya, dan kita harus menghadapinya dengan realistis. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pilihan lain, tetapi, kita dapat belajar dari sejarah, dengan kata lain ’yang senantiasa berubah adalah perubahan itu sendiri’.”
Posisi yang seperti itu, sangatlah menguntungkan saat NU yang mulai kehilangan jati diri sebagai organisasi sosial-keagamaan dan menjadi kekuatan oposisi kerakyatan dalam upaya membangun gerakan moral dalam membendung kekuatan pemerintahan diktator, sehingga saat itu hubungan NU dan pemerintah agak renggang, kemudian kegiatan yang dilakukan NU selalu dicurigai dan diawasi pemerintah.
Nah, pada Muktamar 30 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, ditegaskan bahwa warga NU memilih partai secara bebas, kritis, rasional, dan berdasarkan nilai-nilai Khittah 1926, etika politik. Kemudian tepat saat Muktamar ke-31 Bayolali, Jawa Tengah, merekomendasikan 10 program dasar lima tahun yaitu institusional building, pemikiran keagamaan, pemberdayaan sumber daya manusia dakwah, pengembangan ekonomi, pemberdayaan hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan jaringan kerja, pelayanan sosial, dan mobilisasi dana.
Dari dua Muktamar, berlangsung kelembagaan NU menjadi ikon polemik bagi penikmat politik antara pelibatan NU dalam politik dan menjaga netralitas sebagai wujud Khittah 1926.
Sehingga, Muktamar menjadi ajang perebutan tiket kekuasan oleh elit-elit berkepentingan. Dan, tidak heran, meski di Muktamar Boyolali memutuskan bahwa organisasi ini perlu menegaskan kembali etika berpolitik warga NU yang diputuskan saat Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta, yaitu, pertama, NU melepaskan diri ikatan semua politik yang ada dan sekaligus menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Kedua, bagi warga NU, baik yang berada di dalam struktur kepengurusan di semua tingkatan, maupun yang berada di luar struktur, diperbolehkan memilih partai poltik sesuai aspirasinya masing-masing dengan selalu menjaga keutuhan jamiyah dari segala bentuk perpecahan.
Tetap saja, NU terseret politik untuk meraup suara banyak dan lebih terasa intensitasnya bagi NU sejak dideklarasikannya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sekaligus menjadi pesaing berat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terlebih dahulu lahir yang dibidani ulama (halaman 124).
Dari hegemoni politik tesebut, berimbas pada pola pikir kiai pesantren dalam mengembangkan umat meski tidak semua pesantren terpengaruh keruh politik. Seharusnya pesantren tetap pada komitmen awal bahwa sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi peminpin umat dan menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya, tentu menjadi mempunyai dasar pijakan keagamaan dalam melakukan tindakan, terutama hal yang dianggap oleh masyarakat.
Kalaupun demikian, kiai pesantren dalam pemberdayaan umat tak seharusnya menjadikan kedudukan tersebut disalahgunakan, apalagi menjadikannya sebagai legiteiasi politik kekuasaan.
Karena kedudukan yang mulia dari kiai menyebabkan masyarakat memandang mereka bukan semata-mata pemuka agama, melainkan juga pemimpin masyarakat. Dari hal itu, masyarakat membutuhkan bimbingannya (irsyad), ketauladan (uswatun hasanah), pengarahan (taujihat) seoarang ulama. Walhasil, para kiai memegang kendali legitimasi dan pandangan serta keputusannya mudah diterima dan dikuti masyarkat (halaman 116).
Buku yang ditulis Dr KH Ali Maschan Moesa ini tidak hanya berbincang tentang NU dan pesantren, tapi juga bagaimana membangun tatanan masyarakat yang prulalis, religius, kesehatan serta problem masyarakat sehari-hari.
Judul buku “Islam Tradisional, Realitas Sosial dan Realitas Politik” hendak mengetengahkan sekaligus pembacaan mantan ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu terhadap perubahan-perubahan politik dan sosial yang tengah terjadi akhir-akhir ini. Tentunya perubahan tersebut tidak lepas dari cara pandang yang kian mengarah pada keabsurdan dalan melihat realitas hidup dan perjuangan. Pandangan cerdas yang tertuang dalam buku ini akan menjadi tidak bermakna, jika tidak dibarengi implementasi yang baik oleh pihak-pihak berkepentingan terhadap realitas sosial dan politik tersebut.
Sehingga, amatlah tepat kalau para penikmat dinamika politik dan pesantren menjadikan buku ini sebagai bacaan sumber informasi, apalagi penulisnya bisa dikata sudah menjadi ikon dalam NU, politik dan pesantren.
Setiap manusia, baik pribadi atau kelompok, jika menghadapi suatu keputusan dalam konteks kesejarahan, maka sikap arif adalah diam sejenak, menarik napas, lalu berkata dengan tenang, ”Kami termasuk orang yang tidak berandai-andai dengan sejarah yang sudah berjalan dengan perubahannya, dan kita harus menghadapinya dengan realistis. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pilihan lain, tetapi, kita dapat belajar dari sejarah, dengan kata lain ’yang senantiasa berubah adalah perubahan itu sendiri’.”
Peresensi adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
KH Hasyim Muzadi Diancam Dibunuh oleh Amrozi
Selasa, 4 November 2008 16:54
Jakarta, NU Online
Bukannya meminta maaf atas segala kesalahan yang dibuat, Amrozi Cs yang saat ini sedang menunggu eksekusi mengancam sejumlah tokoh yang dianggapnya mendukung proses eksekusi ini, termasuk Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.
Ancaman Amrozi Cs ini dilihat situs http://foznawarabbilkakbah.com/ dengan sejumlah nama yang menjadi target seperti SBY, JK, Andi Matalatta, Hendarman Supandji serta para hakim yang terlibat dalam proses keputusan itu.
Nama KH Hasyim Muzadi disebut dalam butir ke empat karena dianggap mendukung eksekusi dan dianggap menjual NU, entah mengapa tiba-tiba Amrozi menyebut-nyebut nama NU, padahal ia jelas-jelas bukan dari kelompok nahdliyyin.
Surat bertanggal 5 Agustus 2008 tersebut dibuat dalam tiga bahasa, Inggris, Indonesia dan Arab, bahkan dalam versi Arab dan Inggrisnya ada tempelan original. Surat yang diklaim asli tersebut ditulis dengan rapi dan dengan tata bahasa Inggris dan Arab yang bagus.
Sejak kapan Amrozi Cs bisa berbahasa Arab dan Inggris dengan sedemikian baik, dan tampilan surat yang kelihatan rapi dan mulus tanpa lipatan-lipatan kecil agar bisa dikeluarkan dari penjara dengan penjagaan ketat ini menujukkan bahwa surat ini patut dipertanyakan keasliannya.
Sejauh ini, kantor PBNU, tempat KH Hasyim Muzadi beraktifitas tidak mendapatkan pengamanan yang ketat, hanya terdapat dua orang satpam yang menjalankan tugas di depan. Para tamu juga diizinkan memasuki gedung berlantai 8 ini dengan bebas.
Ketua PBNU Andi Jamaro Dulung yang juga mantan Komantas Satkornas Banser Dr Andi Jamaro Dulung mengaku tidak gusar dengan ancaman ini. "Pak Hasyim cukup dijaga Allah," katanya. (mkf)
Jakarta, NU Online
Bukannya meminta maaf atas segala kesalahan yang dibuat, Amrozi Cs yang saat ini sedang menunggu eksekusi mengancam sejumlah tokoh yang dianggapnya mendukung proses eksekusi ini, termasuk Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.
Ancaman Amrozi Cs ini dilihat situs http://foznawarabbilkakbah.com/ dengan sejumlah nama yang menjadi target seperti SBY, JK, Andi Matalatta, Hendarman Supandji serta para hakim yang terlibat dalam proses keputusan itu.
Nama KH Hasyim Muzadi disebut dalam butir ke empat karena dianggap mendukung eksekusi dan dianggap menjual NU, entah mengapa tiba-tiba Amrozi menyebut-nyebut nama NU, padahal ia jelas-jelas bukan dari kelompok nahdliyyin.
Surat bertanggal 5 Agustus 2008 tersebut dibuat dalam tiga bahasa, Inggris, Indonesia dan Arab, bahkan dalam versi Arab dan Inggrisnya ada tempelan original. Surat yang diklaim asli tersebut ditulis dengan rapi dan dengan tata bahasa Inggris dan Arab yang bagus.
Sejak kapan Amrozi Cs bisa berbahasa Arab dan Inggris dengan sedemikian baik, dan tampilan surat yang kelihatan rapi dan mulus tanpa lipatan-lipatan kecil agar bisa dikeluarkan dari penjara dengan penjagaan ketat ini menujukkan bahwa surat ini patut dipertanyakan keasliannya.
Sejauh ini, kantor PBNU, tempat KH Hasyim Muzadi beraktifitas tidak mendapatkan pengamanan yang ketat, hanya terdapat dua orang satpam yang menjalankan tugas di depan. Para tamu juga diizinkan memasuki gedung berlantai 8 ini dengan bebas.
Ketua PBNU Andi Jamaro Dulung yang juga mantan Komantas Satkornas Banser Dr Andi Jamaro Dulung mengaku tidak gusar dengan ancaman ini. "Pak Hasyim cukup dijaga Allah," katanya. (mkf)
The New Minarate Corps
Bocah bocah gerakan yang terlahir dari desa terpencil dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani / National Park of Rinjani Mountain ( TNGR ). Tepatnya di pondok pesantren Riadhul Falah, Aik Perape Aikmel Lombok Timur. Mereka adalah kaum terdidik dengan semangat trilogy gerakan, Intelektual, keislaman ( Aswaja ) dan Visi besar Kebangsaan Indonesia.
The New Minarate terambil dari nama sebuah jurnal berpengaruh di Perancis, awal kebangkitan Kiri Islam, kebangkitan para revolusioner muslim ! satu gerakan dari mata rantai pergulatan gerakan pemikiran, ideology.
The New Minarate coprs adalah kader kader PMII Komisariat STKIP Hamzanwadi Selong, jumlah mereka 119 orang. Nama tersebut diberikan pada tanggal 2 November 2008, malam senin oleh Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sahabat Ida Bagus Dzulkarnain. “ dulu di Mesir ada gerakan pembaharuan, pengaruhnya begitu dahsyat dalam dunia islam dan menghentakkan dunia barat, gemanya lebih dahsyat lagi, ketika Alyasar Alislamy tertulis dalam The New Mianarate !” karena itu angkatan MAPABA kali ini saya berikan nama The New Minarate”, karena saya mengharapkan kalianlah “suluh pemikiran masa depan !”. penggalan pidato Ketum PMII Lombok Timur 2007 – 2008.
Sejarah besar hanya bisa diciptakan dan dimiliki oleh generasi pemenang, Kalianlah generasi pemenang itu !
The New Minarate terambil dari nama sebuah jurnal berpengaruh di Perancis, awal kebangkitan Kiri Islam, kebangkitan para revolusioner muslim ! satu gerakan dari mata rantai pergulatan gerakan pemikiran, ideology.
The New Minarate coprs adalah kader kader PMII Komisariat STKIP Hamzanwadi Selong, jumlah mereka 119 orang. Nama tersebut diberikan pada tanggal 2 November 2008, malam senin oleh Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sahabat Ida Bagus Dzulkarnain. “ dulu di Mesir ada gerakan pembaharuan, pengaruhnya begitu dahsyat dalam dunia islam dan menghentakkan dunia barat, gemanya lebih dahsyat lagi, ketika Alyasar Alislamy tertulis dalam The New Mianarate !” karena itu angkatan MAPABA kali ini saya berikan nama The New Minarate”, karena saya mengharapkan kalianlah “suluh pemikiran masa depan !”. penggalan pidato Ketum PMII Lombok Timur 2007 – 2008.
Sejarah besar hanya bisa diciptakan dan dimiliki oleh generasi pemenang, Kalianlah generasi pemenang itu !
Langganan:
Entri (Atom)
